top of page
Regulasi
Berikut adalah regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik:
Keterangan | Lihat |
---|---|
Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 - Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 - Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 - Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru ASN Daerah | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 - Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2025 - Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 - Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 - Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 - Tes Kemampuan Akademik (TKA) | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 - Standar Kompetensi Lulusan (SKL) | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 - Pemenuhan Beban Kerja Guru dilakukan Sepenuhnya di Satuan Pendidikan | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 - Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah | Lihat |
Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 - Perubahan Permendikbudristek 12 Tahun 2004 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikam Menengah | Lihat |
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 244/P/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Lihat |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 085/KMA/SK/V/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan MA tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan atas Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri | Lihat |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Lihat |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Lihat |
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Lihat |
Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik | Lihat |
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan | Lihat |
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik | Lihat |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lihat |
Permen No 11 tahun 2022 | Lihat |
Permendikbudristek No 20 Tahun 2022 | Lihat |
Permendikbudristek No 69 tahun 2022 | Lihat |
POS Publikasi PPID
Title | Lihat |
---|---|
POS Pendokumentasian Informasi Publik dan/atau Informasi yang
Dikecualikan
| Lihat |
POS Penyusunan Daftar Informasi Publik
| Lihat |
POS Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan | Lihat |
POS Penanganan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik
| Lihat |
POS Pelayanan Permohonan Informasi Publik | Lihat |
Penanganan Sengketa Informasi Publik (PPID Utama) | Lihat |
POS Pengumuman Informasi Publik | Lihat |
Kumpulan SK
Keterangan | Lihat |
---|---|
Daftar Perancangan SK | Lihat |
SK Pengangkatan Operator SIRENBAJA | Lihat |
SK Koordinator Timker di BPMP | Lihat |
SK Struktur Organisasi Pengguna Anggaran 2025 | Lihat |
SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Lihat |
SK Pembentukan Tim Sekretariat Pembangunan ZI Menuju WBBM | Lihat |
SK Agen Perubahan Pembangunan ZI Menuju WBBM | Lihat |
SK Pengangkatan Petugas ULT | Lihat |
bottom of page